Socamedia - Menilik Kemungkinan Cyber Court di Indonesia

Menilik Kemungkinan Cyber Court di Indonesia

  • Posted on Jun 2, 2018
  • Insight
  • By Soca Editorial
Perkembangan teknologi adalah salah satu lompatan besar dalam sejarah peradaban manusia. Salah satunya adalah hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, adanya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dimikian cepat. 

Teknologi informasi saat ini memang memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun, disisi lain teknologi informasi juga dapat sekaligus menjadi sarana efektif untuk suatu perbuatan melawan hukum. Banyaknya pengguna internet berbanding lurus dengan maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini juga mulai beragam dan terus menerus berkembang sesuai perkembangan Internet di Indonesia. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengen sebutan hukum teknologi informasi dan hukum mayantara atau cyber crime. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

Oleh sebab itulah dengan dibentuknya suatu lembaga khusus yang menangani suatu hal di bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan Indonesia kemudahan dalam menghadapi persoalan dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Walaupun jika dilihat Indonesia kini sudah memiliki suatu badan khusus seperti tersebut yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus namun badan tersebut masih dibawah suatu lembaga tertentu yaitu Kepolisian Republik Indonesia. 

Dilihat dari hal tersebut maka badan khusus yang dimiliki Indonesia sekarang ini tidak dapat berdiri sendiri dengan kebijakannya sendiri melainkan harus tetap tunduk ke suatu lembaga. Lembaga Cyber Court Khusus ITE ini memiliki kekhususan yaitu seperti adanya Hakim Khusus yang benar-benar memutusi khasus dalam dunia mayantara ini lalu adanya saksi ahli khusus yang benar-benar ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu ahli khusus dalam permasalahan tersebut adalah Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M in IT Law, dosen Fakultas Hukum (FH) Unpad yang juga merupakan ahli hukum teknologi informasi. Berdasarkan wawancara dengan Danrivanto, beliau berpendapat dengan hadirnya UU ITE merupakan sebuah langkah berani dalam memerangi kejahatan cyber. “UU ITE  merupakan Undang-Undang yang monumental. UU ini membentuk rezim hukum baru. Dengan hadirnya UU ITE, data elektronik dan informasi elektronik yang sebelumnya tidak dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan, kini telah diakui sebagai alat bukti sah.” jelas beliau. 

Lebih lanjut Danrivanto memaparkan, dahulu rekaman suara tidak bisa menjadi alat bukti sah di pengadilan. Kini, rekaman suara telah diakui sebagai alat bukti sah. Sekarang, transaksi elektronik dengan menggunakan internet dan media elektronik lainnya pun telah memperoleh kepastian hukum sehingga kita tidak perlu ragu lagi dengan perlindungan hukum terhadap transaksi e-banking dan sejenisnya. Danrivanto mengatakan pasal-pasal dalam UU ITE terutama dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, harus dipahami secara baik.

Secara sederhana Danrivanto menjelaskan, e-mail yang masih dalam posisi draft dan belum terkirim adalah sebuah ”informasi elektronik”. Ketika e-mail itu terkirim kepada pihak lain maka statusnya menjadi ”dokumen elektronik”. Keduanya, baik informasi elektronik maupun dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menanggapi perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan cyber crime yang terbilang baru di Indonesia, Danrivanto menilai bahwa perlu ada pembatasan atau aturan yang mengatur hal itu. Teknologi informasi telah memunculkan budaya, cara pandang, dan pada akhirnya perbuatan hukum baru yang tidak bisa dijangkau oleh hukum yang sudah ada sampai akhirnya muncul UU ITE.

Namun yang terpenting adalah karakteristik atau sifat eternity (kekal) dari data atau dokumen elektronik yang digunakan. Karakter informasi di cyber space bersifat “eskalatif” karena perubahan format informasi secara digitalnya sangat mudah, kemudian “masif” karena dalam hitungan menit bisa menyebar begitu banyak. Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat atau China yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat dan Cina pun sudah sangat maju.
 
Upaya penanganan cyber crime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cyber crime memang diperlukan, akan tetapi apalah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.


 
Author

Soca Editorial

Related Artikel